Berita tersebut ada di harian Kontan edisi Senin 30 Juni 2008, dengan judul Pengelolaan Kemayoran dan Gelora Menyimpang. Hasil temuan BPKP seperti yang ditulis dalam harian kontan tersebut membuat saya bertanya?
Pada alinea pertama:....Ini terlihat dari hasil sementara audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Audit BPKP menemukan ada pengelolaan aset senilai Rp.6 Triliun yang tidak benar.
Pertanyaan:
Apakah tugas BPKP pada Badan Pengelola Kawasan kemayoran (BPKK) dan Badan pengelola Gelora Bung Karno (GBKK)? inventarisasi aset Barang Milik Negara (BMN) atau mengaudit BPKK dan GBKK?
Pada alinea kedua:...,BPKP menemukan ternyata banyak fisik aset di kawasan Kemayoran dan Gelora Bung Karno tidak ada.
Pertanyaan:
Sudahkah dicek secara seksama langsung ke lapangan? mungkinkah data yang digunakan salah atau tidak up to date?
Pada alinea kelima: ...,BPKP telah mengetahui nilai total di Kawasan Kemayoran dan Gelora Bung Karno.
Pertanyaan:
Dari mana nilai aset tersebut? Sebagai lembaga pengawas keuangan selain auditor apakah BPKP juga memiliki penilai ?
Pada alinea pertama:....Ini terlihat dari hasil sementara audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Audit BPKP menemukan ada pengelolaan aset senilai Rp.6 Triliun yang tidak benar.
Pertanyaan:
Apakah tugas BPKP pada Badan Pengelola Kawasan kemayoran (BPKK) dan Badan pengelola Gelora Bung Karno (GBKK)? inventarisasi aset Barang Milik Negara (BMN) atau mengaudit BPKK dan GBKK?
Pada alinea kedua:...,BPKP menemukan ternyata banyak fisik aset di kawasan Kemayoran dan Gelora Bung Karno tidak ada.
Pertanyaan:
Sudahkah dicek secara seksama langsung ke lapangan? mungkinkah data yang digunakan salah atau tidak up to date?
Pada alinea kelima: ...,BPKP telah mengetahui nilai total di Kawasan Kemayoran dan Gelora Bung Karno.
Pertanyaan:
Dari mana nilai aset tersebut? Sebagai lembaga pengawas keuangan selain auditor apakah BPKP juga memiliki penilai ?
Comments