Skip to main content

Good Governance is Very GooD


Bukan sekedar slogan, saya sudah merasakannya sendiri. Dikarenakan mulai senin depan saya akan mengikuti International short course di negeri tetangga. Wah sudah pasti dong banyak surat yang harus diurus. Meskipun pemberitahuan sudah diinformasikan jauh-jauh hari sebelumnya, tapi karena kesibukan dan kebiasaan jelek kalo bisa besok kenapa harus sekarang (…jangan diikiuti!!!) maka saya baru mengurusnya seminggu sebelum keberangkatan.

Mulai dari surat tugas, izin dari Setneg, sampai exit permit dari Deplu. Untunglah (wong jowo untung terus!) hari ini selesai semua dan senin aku akan dinegeri orang selama sebulan penuh. Dalam short course tersebut pihak penyelenggara mensyaratkan kepada setiap peserta agar membawa dokumen berupa film mengenai negara asal peserta. Sempet bingung juga mencari material ini, setelah tanya ama mbah google dan unduh sana-sini tapi hasilnya masih kurang. Seorang teman menyarankan mas kenapa gak coba ke menbudpar aja pasti disana ada.

Mengikuti saran dari teman saya pagi ini jam 08.30 langsung tancap gas meluncur ke medan merdeka barat. Sampai di depan lobi disambut security yang with smiling face “ ada yang bisa dibantu pak?”. Secara dapat bantuan to the point saya utarakan maskud hati. Dengan simpatik bapak dan mba resipsionei mempersilahkan saya untuk menunggu, sebab petugas yang bersangkutan sedang olahraga, “biasa pak hari jumat hari krida”. Menunggu selama 30 menit di ruang tamu yang sejuk ac, bersih dan berhotspot menjadikan suasan tidak jemu. Silahkan pak mengisi daftar tamu, langsung lantai 10 di Direktorat Sarana dan Promosi.

Tiba di lantai 10 tak menunggu lama langsung disambut dengan pertanyaan “ada yang bisa dibantu Pak?”. Begini bu saya …………film tentang Indonesia. “ Oh…tunggu sebentar”! Si Ibu yang baik hati memanggil staf pegawainya menjelasakan maksud dan tujuan saya, tak sampai 5 menit pegawai tersebut sudah membawakan setumpuk cd dan dvd serta formulir untuk saya isi. Setelah selesai semua saya tanyakan kepada pegawai tersebut adakah biayanya? Dengan senyum yang tulus dijawabnya “tidak Pak, ini gratis”! Deg…(kaget…terkaget…)ruar biasa terbseit dalam hati padahal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata belum renumerasi!

Sepertinya inilah buah manis dari reformasi birokrasi.




Comments

Popular posts from this blog

Desktop Valuation

Mencari informasi di google dengan key word ini hasil yang diperoleh mostly dari pihak/penilai yang menawarkan jasa untuk melaksanakan penilaian properti dengan desktop valuation. Sebagian memang menyebutkan definisi dan sedikit penjelasan. Dari hasil pencarian di web tersebut berasal dari Australia dan Amerika terlepas dari sempurna tidaknya search engine yang digunakan. Dari informasi di beberapa laman web jika boleh disarikan desktop valuation adalah penilaian properti yang dilaksanakan tanpa melakukan survei pengamatan langsung atas objek penilaian. Penilaian dilakukan oleh Certified Valuer ataupun Registered Appraisal . Para penilai menggunakan data dan informasi yang diberikan oleh si pemberi tugas kemudian melakukan analisis on desk atas data tersebut. Hal ini dimungkinan karena para penilai ini telah memiliki data base yang mencukupi, tentu saja laporan penilaiannya dilengkapi dengan asumsi dan diclaimer yang menjadikan dasar opini nilainya. Penggunaan desktop valu...

Bang Thoyib

Wah setelah lama gak ngeblog, ternyata kangen juga! Maklum sekarang pura-pura sibuk. Bulan Juli-Agustus selama 3 minggu dikirim ke Nanggro Aceh Darussalam,kemudian Ramadhan kemarin, sampai tgl 26 september harus gantiin bos "berpusing ke Brunei,Malaysia dan Philipina. Dan sekarang sampai tgl 1 Oktober kembali dikirim selama 3 minggu ke celebes island . Puih cape banget deh, terbayang berapa banyak laporan yang akan dibuat. Ya meski ada enaknya juga jalan-jalan ke tempat yang baru buat nambah pengalaman. Selama di Aceh saya banyak berada di Unsyiah, kemudian di negri tetangga berkutat sekitar perwakilan baik KBRI maupun KJRI, dan sulawesi bermarkas di Polres. Sampe -sampe di tempat kerja dah dapat julukan baru "bang thoyib".

BPKP: Penyimpangan mencapai Rp.6 triliun

Berita tersebut ada di harian Kontan edisi Senin 30 Juni 2008, dengan judul Pengelolaan Kemayoran dan Gelora Menyimpang. Hasil temuan BPKP seperti yang ditulis dalam harian kontan tersebut membuat saya bertanya? Pada alinea pertama:.... Ini terlihat dari hasil sementara audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Audit BPKP menemukan ada pengelolaan aset senilai Rp.6 Triliun yang tidak benar. Pertanyaan: Apakah tugas BPKP pada Badan Pengelola Kawasan kemayoran (BPKK) dan Badan pengelola Gelora Bung Karno (GBKK)? inventarisasi aset Barang Milik Negara (BMN) atau mengaudit BPKK dan GBKK? Pada alinea kedua:..., BPKP menemukan ternyata banyak fisik aset di kawasan Kemayoran dan Gelora Bung Karno tidak ada . Pertanyaan: Sudahkah dicek secara seksama langsung ke lapangan? mungkinkah data yang digunakan salah atau tidak up to date ? Pada alinea kelima: ..., BPKP telah mengetahui nilai total di Kawasan Kemayoran dan Gelora Bung Karno. Pertanyaan: Dari mana nilai aset tersebut? Sebagai l...